Bawaslu Kabupaten Bekasi Koordinasi dengan Partai Garuda Terkait Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan di SIPOL

BAWASLU KAB. BEKASI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi intensif dengan jajaran pengurus Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Bekasi pada Kamis, 25 Juni 2026. Koordinasi ini berfokus pada pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Kegiatan ini merujuk pada amanat Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025. Hadir langsung dalam pertemuan tersebut jajaran inti pengurus DPC Partai Garuda Kabupaten Bekasi, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB), serta beberapa pengurus harian lainnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Shahril Hasibuan, mengingatkan bahwa ketepatan waktu dan validitas data merupakan kunci utama dalam proses pemutakhiran ini.

"Hari ini (25/6) merupakan hari terakhir bagi partai politik untuk menyelisik dan melakukan submit dokumen pemutakhiran pada aplikasi SIPOL. Kami menekankan agar seluruh dokumen yang disampaikan—mulai dari domisili kantor, SK kepengurusan terbaru, hingga perubahan berupa penambahan atau penghapusan keanggotaan—harus benar-benar valid dan termutakhir," tegas Shahril.

Selain melakukan pengawasan melekat pada hari terakhir batas submit, Bawaslu Kabupaten Bekasi juga memberikan imbauan strategis kepada seluruh partai politik di tingkat daerah. Partai politik diminta untuk proaktif melakukan pemutakhiran data secara berkala dan terus-menerus, baik pada Semester I maupun Semester II di tahun 2026 ini.

Langkah rutin ini dinilai sangat krusial karena akan mempermudah dan meringankan beban administratif partai politik saat tahapan resmi pendaftaran partai politik untuk pemilu mendatang mulai dibuka.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi berharap sinergi dengan partai politik dapat berjalan dengan baik guna memastikan keterbukaan informasi, validitas data, serta terciptanya iklim demokrasi yang tertib administrasi di wilayah Kabupaten Bekasi. (Humas/Red)