Desa Membangun Demokrasi dengan Tema "Upaya Menguatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu".

Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi --- Bawaslu Kabupaten Bekasi mengikuti Webinar Pengawasan yang di selenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor , Desa Membangun Demokrasi dengan Tema "Upaya Menguatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu". Rabu (22/9/2021). Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Sutarno selaku Anggota Bawaslu Jabar , Bupati Kabupaten Bogor, Alwan Ola Riantoby selaku Koordinator Nasional JPPR dan H. Abdul Malik Harman selaku Stafsus Kementrian Desa PDIT.

Pada kegiatan ini, Sutarno menyampaikan potret masyarakat desa dalam berpolitik diantaranya sebagian besar kualitas pendidikan masyarakat desa yang tidak merata, struktur masyarakat desa yang bersifat komunal (bersama-sama) baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam pandangan politik. Dari segi ekonomi masyarakat desa yang cenderung menengah ke bawah yang bermata pencaharian sebagian besar di sektor agraris dan UMKM pun rawan terjadinya pelanggaran politik uang. Selain itu, kurangnya akses terhadap kebijakan yang di buat oleh para pembuat kebijakan yang disebabkan oleh kurang memadainya sarana dan prasarana.

Dalam hal menyikapi pemilu secara umum terdapat dualisme sikap dari masyarakat desa dalam memandang Pemilihan Umum dan Pemilihan dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Desa. Hal yang mendasari dari dualisme sikap tersebut salah satunya adalah dalam hal efek dari kebijakan yang dibuat. Apakah kebijakan tersebut dirasakan secara langsung atau tidak oleh masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya, Ade Yasin yang merupakan Bupati Bogor mengatakan dalam pemilu yang mendatang diharapkan Bawaslu dan KPU bersama-sama saling bergandengan untuk mengawal jalannya pemilu, bagaimana menghimbau masyarakat menghindari politik uang perlu kerjasama seluruh stakeholder sampai ke tingkat desa karena pemerintah desa adalah perangkat yang paling dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat melindungi proses pemilu dari berbagai pelanggaran pemilu.

Alwan Ola Riantoby selaku Koordinator Nasional JPPR menyampaikan, semua komponen pemilu idealnya berada di Desa karena di desa lah konsensus politik dibangun, maka membangun desa yang sadar akan politik dan demokrasi sudah menjadi suatu keharusan.