Konsolnas 2025, Bawaslu Kabupaten Bekasi Perkuat Komitmen Kelembagaan

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu Tahun 2025, yang digelar oleh Bawaslu RI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada 7–10 Desember 2025.

Kegiatan berskala nasional ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Agenda konsolidasi nasional ini bertujuan menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi, serta memantapkan tata kelola kelembagaan pengawasan Pemilu menjelang tahapan-tahapan strategis ke depan.
Rangkaian acara mencakup panel kebijakan nasional bersama Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, dan Ketua DKPP, serta diskusi kelompok terarah (FGD) mengenai penguatan kelembagaan pengawas Pemilu.

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penganugerahan Electoral Supervisory Leadership Award (ESLA) 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan dedikasi lembaga pengawas Pemilu di berbagai daerah.

Dengan keikutsertaan dalam konsolidasi nasional ini, Merupakan bagian dari komitmen lembaga ini untuk terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat integritas kelembagaan dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pengawasan Pemilu di daerah khususnya Kabupaten Bekasi. Melalui peningkatan kapasitas, penyelarasan kebijakan, serta perluasan koordinasi lintas tingkatan, lembaga pengawas di Kabupaten Bekasi akan memastikan setiap langkah pengawasan berjalan semakin transparan, profesional, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan arah visi dan misi Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2025–2029. Ia menegaskan bahwa visi besar Bawaslu adalah “kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas.”

Bagja menekankan bahwa memperkuat demokrasi substansial tidak hanya menjadi tugas Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Demokrasi yang kokoh, kata dia, hanya dapat tercapai melalui keterlibatan aktif warga negara, peran optimal masyarakat sipil, serta dukungan institusi negara dan pemerintah dalam sebuah ekosistem yang kolaboratif.

Menurut Bagja, Bawaslu di masa mendatang harus mampu menjadi pelopor kolaborasi nasional. Bawaslu diharapkan dapat mendorong transformasi demokrasi dari yang bersifat prosedural menuju demokrasi yang lebih substansial. Upaya tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan pemilu yang integritasnya tidak diragukan.

“Ke depan, Bawaslu harus tampil sebagai pelopor kolaborasi yang mampu mendorong transformasi demokrasi menuju demokrasi substansial melalui penguatan sistem pengawasan pemilu yang berintegritas,” tegas Bagja 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bagja menguraikan tiga misi strategis Bawaslu 2025–2029. Pertama, meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui upaya pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu secara profesional, akuntabel, serta berkeadilan.

Misi kedua adalah memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan. Bagja menilai, partisipasi masyarakat merupakan kunci terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan semakin inklusif di masa mendatang.

Selanjutnya, misi ketiga adalah membangun tata kelola birokrasi Bawaslu yang bersih, prima, dan mampu menunjang kualitas pengawasan serta pelayanan publik. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan institusi pengawas pemilu yang semakin dipercaya masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi, terutama pada masa non-tahapan. Menurutnya, disiplin menjalankan tugas pengawasan harus tetap dijunjung tinggi kapan pun dan dalam kondisi apa pun.

Ia turut menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. “Bangunlah kolaborasi, kajian strategis, serta program-program inovatif yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan pengawasan pemilu,” ujar Bagja.

Sebagai informasi, kegiatan Konsolidasi Nasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu Tahun 2025 ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, yaitu Puadi, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono, Lolly Suhenty, serta Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Keikutsertaan jajaran pusat ini semakin menegaskan komitmen Bawaslu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.