Perkuat Kapasitas Internal, Bawaslu Kabupaten Bekasi Bedah Struktur Jabatan Fungsional

Bekasi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi kembali memperkuat kapasitas internal melalui agenda Kajian Rutin yang digelar pada Senin (11/5/2026). Bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi, kajian kali ini mengupas tuntas mengenai skema dan implementasi Jabatan Fungsional di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (SDMO Diklat) ini dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Aan Hasanah, S.H., M.H. 

Agenda ini diikuti oleh seluruh jajaran staf sekretariat dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai transformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Pemilihan tema Jabatan Fungsional ini dinilai sangat relevan dengan upaya efisiensi birokrasi yang sedang dijalankan secara nasional. Melalui kajian ini, diharapkan terjadi sinkronisasi antara tugas-tugas pengawasan pemilu dengan pengembangan kompetensi individu para pegawai.

Dalam arahannya, Ibu Aan Hasanah menyampaikan bahwa transformasi jabatan struktural ke fungsional memerlukan adaptasi dan pemahaman yang mendalam dari setiap personel. Tema ini diangkat agar setiap pegawai memahami jenjang karier, rincian tugas, serta penilaian angka kredit yang berlaku dalam sistem Jabatan Fungsional.

"Jabatan fungsional menuntut kemandirian dan keahlian spesifik. Melalui kajian ini, kita berharap seluruh jajaran sekretariat semakin profesional dalam menjalankan fungsi pendukungan administrasi maupun teknis operasional pengawasan," ujarnya

Kajian yang diinisiasi oleh Divisi SDMO ini juga menjadi wadah diskusi interaktif. Para staf berkesempatan melakukan tanya jawab seputar pengembangan kompetensi dan sinkronisasi tugas harian dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing.

Dengan adanya kajian rutin yang tematik seperti ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi menciptakan lembaga pengawas pemilu yang semakin solid, kompeten, dan siap menghadapi tantangan demokrasi ke depan.