Reaktualisasi Demokrasi Melalui Optimalisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
|
Bekasi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi -- Reaktualisasi Demokrasi Melalui Optimalisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Webinar yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh Anggota Bawaslu Jabar Sutarno, dan beberapa narasumber expert yaitu Hasan Ansori (Direktur Eksekutif The Habibie Center, Dosen UIN Jakarta) , Soni Sonjaya (Pakar Komunikasi/Akademisi UNINUS) serta Anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. ( 29/9)
Dalam kegiatan ini, Syaiful Bachri sebagai Opening Speech menyampaikan Pemilu 2019 terjadi banyaknya penyelenggra yang banyak sakit dan meninggal dengan evaluasi di tingkat atas sudah melakukan usulan melalui RUU dan lainnya, ternyata RUU tidak di teruskan atau dirubah dimana UU tetap UU sama, tetapi ada beberapa JR di MK dimana pemilu serantak dan bawaslu mengusulkan di pemilu yang mendatang, Bawaslu mengikuti regulasi yang ada. Tegasnya.
Angota Bawaslu Jabar Sutarno sebagai Keynote Speech menyampaikan, Bawaslu diberi mandat oleh konstritusi untuk melaksanakan tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan. Ada tugas yang dapat di jalankan Bawaslu sebelum tahapan di mulai yaitu tahan pencegahan, begitu pentingnya tahapan pencegahan hingga dapat berdampak pada tahapan pengawasan dan penindakan. "Jajaran pengawas pemilu secara konsisten dan berkelanjutan terus menjalankan tugas-tugas pengawasan dengan melibatkan banyak pihak. Penting Pemilu/Pemilihan untuk melibatkan masyarkat dari Hulu ke hilir, bukan hanya pada saat pencoblosan tapi dari pencegahan," pungkasnya. Sebagai Penutup, Sutarno juga berharap Pemilu dan pemilihan serentak 2024 dapat mewujudkan Domokrasi yang berkualitas.
Dilanjut dengan pemantik diskusi oleh Akbar Khadafi Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi, Tema ini dalam konteks demokrasi membuat wujud paling konkrit sebagai penyelenggara negara, membuat negara kita sebagai perhatian khusus yang mana konsolidasi politik cukup baik sebagai konsen pengambil keputusan upaya integritas di kepemiluan, dalam pelaksanaan pemilu dan pemiliohan tahun 2019 dan yang terbaru sehingga banyaknya problem kita sebagai penyelenggara yang mana harus ada evaluasi semisal aturan sebagai problem utama, seperti beririsan nya dengan tahapan menuju pemilu yang mana harus adanya evaluasi pasca pemilihan yang mana banyaknya ancaman nyata di tahun 2024. Ancaman ancaman nyata politik uang, kampanye hitam dll pada tahun 2019 menjadi tantangan penyelenggra di tahun 2024, itu ancaman nyata di demokrasi kedepannya, berharap ada peran serta melalui kesadaran masyarakat untuk mengawasi di tahun 2024,Tegas Akbar.
Ada 2 narasumber yang menyampaikan materi tentang Demokrasi yaitu Hasan Ansori , menyampaikan Berbicara 2024 kita harus paham situasi demokrasi atau permasalahan demokrasi di indonesia, di mana adanya arah yang baik kemana kita yang banyaknya kritik dan lainnya, kita banyak tidak sadar bahwa Demokrasi kita terjun bebas di beberapa tahun yang mana kondisi kita, ukurannya adalah freedome house dimana dilabeli drmokrasi free atau kurangnya posisi demokrasi yang tidak baik. Demokrasi saat masuk pandemi yang mana masyarakat lebih takut untuk berbicara di mana turunnya kebebasan sipil, seperti banyaknya UU kebijakan yang saling merugikan, negara paling demokrasi di asia tenggara adalah timor leste. Kecurangan pemilu terhadap kebebasan bukan hanya kudeta dimana kecurangannya secara sembunyi sembunyi, inilah persoalan di negara kita yang mana banyaknya permasalahan. Dimasarakat ada 3 hal penting, yaitu negara, corporasi dan masyarakat sipil. Negara dan masyarakat punya peran penting dalam demokrasi yaitu penyelenggara pemilu. Masyarakat jangan dijadikan sebagai objek saja tapi juga subjek untuk merasa memiliki yang mana ikut serta dalam setiap pengaeasan dalam mengawal demokrasi, Tegas Hasan.
Pada Narasumber kedua Soni Sonjaya (Pakar Komunikasi/Akademisi UNINUS), Menyampaikan Bawaslu harus mengutamakan dan menciptakan pengawasan yang mana masyarakat sudah di buat menjadi kotak kotak kecil yang menimbulkan konflik lebih besar dimana dunia sudah menimbulkan maping comunity dimana betapa tingginya potensi konflik yang ada, tapi secara positifnya banyaknya timbul pengakomodisian secara masif untuk bawaslu ketika menciptakan komunitas dan mendekati komuniktas dengan pemahaman dan muncul gaya bahasa yang ada untuk menghadapi komunitas tersebut. Potensi konflik yang ada di ranah komunitas devolutemn, membuka diskusi dengan anak muda yang mana sedang on fire dalam menjalankan potensi tinggi secara konfliknya dimana anak muda mudahnya emosi dan dari sinilah ruang dialektika dengan anak muda yang ada sangat penting, karakter, gaya bahasa dimana proses didkusi harus menggunaka kedekatan dengan para anak muda. Kekuatan media sebagai penggiring opini publik susah dalam semua orang punya medianya sendiri dimana harus dikuasi oleh bawaslu atau oleh penyelenggara dalam memahami tantangan untuk pemilu 2014, bawaslu sebagai agen membuat pemuda peduli di kepemiluan. Anak muda perlu kita ajak untuk lebih berpartisipasi dalam hal berdiskusi, trend pemuda ini yang harus kita ciptakan dari isu isu dengan lebih masif untuk menilai keterlibatannya dalam pemilu.
Dalam kegiatan ini beberapa peserta sangat berantusias dalam bertanya pada nara sumber maupun Anggota Bawaslu Jabar dan Ketua maupun Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi, 100 peserta yang mengikuti webinar tersebut aktif mengirimkan pertanyaan dan memberikan komertarnya.