Bawaslu Bekasi Perluas Pengawasan Inklusif, SLBN Jadi Mitra Strategis Demokrasi

BEKASI – Pengawasan pemilu yang inklusif menuntut keterlibatan semua warga, termasuk penyandang disabilitas, agar hak berpartisipasi dalam demokrasi tidak terabaikan. Komitmen tersebut ditegaskan Bawaslu Kabupaten Bekasi saat melakukan audiensi di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Bekasi, Rabu (4/11/2026).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2HM), H. Syahroji, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Bukan hanya yang normal, termasuk juga disabilitas, menjadi kewajiban Bawaslu,” tegas Syahroji ketika menjelaskan pentingnya pelibatan kelompok disabilitas dalam pengawasan demokrasi.

Menurutnya, pengawasan partisipatif tetap harus berjalan pada masa non-tahapan karena pendidikan politik dan kesadaran mengawasi demokrasi tidak boleh bergantung pada jadwal pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bekasi juga menargetkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan minimal tiga lembaga dalam waktu satu bulan.

“Perjanjian Kerja Sama ini harus bisa dilaksanakan satu bulan, minimal tiga lembaga,” ungkap Syahroji mengenai target penguatan kemitraan kelembagaan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pendidikan pengawasan partisipatif tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi menghasilkan akses keterlibatan yang nyata bagi penyandang disabilitas.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu mendorong PKS dengan lembaga pendidikan dan institusi lainnya untuk memperluas pendidikan demokrasi serta membangun ruang partisipasi yang inklusif.

Melalui keterlibatan lembaga pendidikan dan masyarakat, penyandang disabilitas diharapkan memiliki ruang setara untuk memahami hak politik, mengenali pelanggaran, dan turut mengawasi demokrasi.