Belum Masuk Tahapan Pemilu 2029, Bawaslu Bekasi Mulai Siapkan Generasi Muda Jadi Pengawas Partisipatif

PEBAYURAN – Pengawasan pemilu tidak harus menunggu tahapan penyelenggaraan dimulai. Persiapan membangun kesadaran demokrasi dan memperluas keterlibatan masyarakat justru perlu dilakukan sejak dini, terutama dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten Bekasi, H. Syahroji, dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula di Aula SMK Bina Putra, Kecamatan Pebayuran, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya, Syahroji menjelaskan bahwa meskipun tahapan Pemilu 2029 belum dimulai, Bawaslu tetap melaksanakan berbagai agenda persiapan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. Salah satunya melalui penguatan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

Menurutnya, persiapan demokrasi tidak cukup dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan. Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal proses demokrasi perlu dibangun secara berkelanjutan agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada jajaran penyelenggara pemilu.

Syahroji juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemilih pemula dan generasi muda. Pada Pemilu 2029, kelompok pemilih dari kalangan milenial dan Generasi Z memiliki porsi yang besar dalam komposisi pemilih nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda mempunyai posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemuda merupakan tulang punggung sekaligus harapan bangsa. Dengan aktivitas, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, generasi muda memiliki ruang besar untuk berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.

Lebih lanjut, Syahroji mengingatkan bahwa peran pemuda dalam demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih di tempat pemungutan suara. Pemuda juga dapat mengambil bagian dalam mengawasi proses pemilu, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membantu mencegah berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan pada usia 16 sampai dengan 30 tahun. Rentang usia tersebut memperlihatkan bahwa pelajar yang memenuhi kriteria usia juga termasuk bagian dari kelompok pemuda yang memiliki potensi dan peran dalam pembangunan bangsa.

Melalui kegiatan sosialisasi di SMK Bina Putra, Bawaslu Kabupaten Bekasi berupaya menanamkan pemahaman bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Pelajar sebagai calon pemilih diharapkan mampu membangun kepedulian terhadap demokrasi sejak berada di lingkungan sekolah.

Pendidikan pengawasan partisipatif menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan generasi muda agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mengenali potensi pelanggaran pemilu, serta mengetahui pentingnya menyampaikan informasi dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia.

Menjelang Pemilu 2029, keterlibatan generasi muda diharapkan tidak berhenti pada peningkatan partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Lebih dari itu, pemuda diharapkan tumbuh menjadi bagian dari masyarakat yang aktif menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi yang berintegritas tidak dibangun dalam satu malam. Ia membutuhkan persiapan, kesadaran, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dari ruang kelas dan lingkungan sekolah, semangat mengawal demokrasi dapat mulai ditumbuhkan untuk masa depan Indonesia.