Bawaslu Kabupaten Bekasi Dorong Perempuan Jadi Pengawas Partisipatif yang Cerdas Politik

Bekasi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menegaskan pentingnya kecerdasan politik kaum perempuan sebagai pilar utama dalam menjaga integritas demokrasi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan "Peningkatan Peran Perempuan dalam Berpolitik Tahun Anggaran 2026 (Tahap I) yang mengusung tema "Perempuan Cerdas Politik untuk Masa Depan Bangsa" yang di gelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi di Aula Kantor FKUB Kabupaten Bekasi, Rabu (13/5/2026).

Hadir sebagai narasumber utama, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bekasi, Aan Hasanah, S.H., M.H., memaparkan materi strategis mengenai peran perempuan dalam pengawasan partisipatif demi melahirkan masa depan bangsa yang demokratis.

Dalam penyampaiannya, Aan Hasanah menjelaskan bahwa predikat "Cerdas Politik" bagi perempuan bukan sekadar memahami hak pilih, melainkan kemampuan untuk ikut mengawal dan mengawasi jalannya proses demokrasi agar bersih dari pelanggaran.

"Masa depan bangsa ini sangat bergantung pada bagaimana perempuan menempatkan dirinya dalam politik. Perempuan yang cerdas politik tidak akan mudah dimanipulasi. Mereka akan menjadi benteng pertama dalam menolak politik uang, hoaks, dan politisasi SARA di lingkungan keluarga maupun masyarakat," tegas Aan.

Sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Aan Hasanah memanfaatkan momentum ini untuk mendorong peningkatan kapasitas keterwakilan perempuan di jajaran penyelenggara pemilu.

Ada tiga poin krusial yang digarisbawahi oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam forum tersebut:

Perempuan sebagai Pengawas Aktif: Mendorong kaum perempuan di Kabupaten Bekasi untuk terlibat langsung menjadi bagian dari kelembagaan pengawas pemilu, baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga pengawas TPS.

Pendidikan Politik Berbasis Diklat: Memastikan perempuan memiliki pemahaman regulasi yang kuat, sehingga mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu atau pilkada.

Pelopor Etika Budaya Politik: Mengajak perempuan menjadi motor penggerak politik yang santun, damai, dan mengutamakan kerukunan, sejalan dengan semangat.

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Bekasi berharap forum pemantapan ini dapat melahirkan jaringan pengawas partisipatif berbasis perempuan yang solid. Kehadiran elemen perempuan yang cerdas politik diyakini akan mempermudah tugas Bawaslu dalam memantau stabilitas dan situasi politik di lapangan agar tetap kondusif.

"Ketika perempuan cerdas politik bergerak bersama Bawaslu, kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa ini dari praktik-praktik politik yang merusak. Mari kita kawal bersama demokrasi di Kabupaten Bekasi ini dengan integritas," pungkas Aan.