Lompat ke isi utama

Berita

Bukan Sekadar Memilih, Siswa SMK Bina Putra Diajak Mengawal Demokrasi Menuju 2029

suasana kegiatan

Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bekasi, Shahril Hasibuan, S.Fil., M.IP., menyampaikan pentingnya membangun kesadaran demokrasi di hadapan Siswa dan Siwi SMK Bina Putra Kecamatan Pebayuran pada Senin (09/11/2026)

PEBAYURAN – Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Generasi muda, khususnya pemilih pemula, memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

Semangat tersebut menjadi pesan utama dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi di Aula SMK Bina Putra, Kecamatan Pebayuran, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bekasi, Shahril Hasibuan, S.Fil., M.IP., menyampaikan pentingnya membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Shahril, demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Dalam proses tersebut, pemuda mempunyai posisi strategis sebagai agen sosial yang turut menentukan masa depan demokrasi Indonesia.

Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya dipersiapkan untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Mereka juga perlu memahami bagaimana proses demokrasi berjalan serta memiliki kepedulian untuk ikut mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, Shahril menekankan bahwa salah satu prinsip penting dalam pengawasan Bawaslu adalah memastikan hak pilih masyarakat terlindungi melalui pendataan pemilih yang baik. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan harus mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan.

Hal ini menjadi penting, mengingat hak pilih merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, sekaligus peduli terhadap keakuratan data pemilih di lingkungannya, maka masyarakat telah mengambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi.

Di Kabupaten Bekasi sendiri, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 tercatat mencapai 81,81 persen berdasarkan data yang disampaikan KPU Kabupaten Bekasi. Capaian tersebut menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, partisipasi demokrasi tidak hanya diukur dari kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga dari kepedulian masyarakat dalam mengawal proses pemilu.

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengambil peran tersebut. Pelajar dapat memulainya dari lingkungan terdekat, seperti meningkatkan literasi kepemiluan, menyaring informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terpengaruh hoaks, serta memahami pentingnya menolak politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Bagi pemilih pemula, pengalaman pertama dalam dunia demokrasi merupakan momentum penting untuk membangun karakter sebagai warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Melalui kegiatan sosialisasi di SMK Bina Putra ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi mendorong agar pendidikan demokrasi tidak berhenti pada pemahaman tentang tata cara mencoblos. Lebih dari itu, pelajar diharapkan mampu memahami bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama.

Menuju Pemilu 2029, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pemilik suara, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan masyarakat yang peduli terhadap pengawasan pemilu.

Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya lahir dari banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih, tetapi juga dari kesadaran bersama untuk menjaga setiap suara agar tetap bebas, jujur, dan berintegritas.

Penulis dan Foto : Amp_id