Aan Hasanah Ajak Pemilih Pemula Cerdas Memilih dan Kritis terhadap Informasi Politik

CIKARANG PUSAT – Memiliki hak pilih tidak cukup hanya dengan datang ke tempat pemungutan suara. Generasi muda juga perlu dibekali pemahaman politik, kemampuan menilai calon pemimpin, serta kecakapan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Pesan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (SDMO dan Diklat) Bawaslu Kabupaten Bekasi, Aan Hasanah, S.H., M.H., saat memberikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada Pemilih Pemula di SMAN 1 Cikarang Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Aan menyoroti besarnya peran generasi muda dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis dalam Pemilu karena menjadi bagian besar dari komposisi pemilih nasional.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024, pemilih Generasi Z tercatat sebanyak 50.645.669 orang atau 24,94 persen dari keseluruhan pemilih dalam negeri. Sementara itu, jika digabungkan dengan generasi milenial, jumlah pemilih muda mencapai 58,38 persen.

Besarnya jumlah tersebut, menurut Aan, harus diimbangi dengan kualitas pemahaman politik. Pemilih muda diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mampu menentukan pilihan secara rasional, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Aan menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan. Karena itu, pemahaman mengenai Pemilu perlu dimulai dari kesadaran bahwa suara setiap warga negara memiliki arti dalam menentukan arah penyelenggaraan negara.

Ia juga mengingatkan para pelajar mengenai landasan konstitusional Pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Pasal 22E yang mengatur prinsip penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam kesempatan tersebut, Aan turut menjelaskan peran tiga lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai lembaga pengawas, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Menurutnya, integritas penyelenggara merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penyelenggara Pemilu harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan kode etik yang berlaku.

Tidak hanya membahas kelembagaan dan regulasi, Aan juga menekankan pentingnya membangun kemandirian pemilih. Ia mengingatkan agar generasi muda tidak menentukan pilihan hanya karena iming-iming politik uang, melainkan mempertimbangkan visi, misi, program, serta rekam jejak calon yang akan dipilih.

Perhatian khusus juga diberikan pada tantangan demokrasi di ruang digital. Aan mengingatkan para pelajar agar mewaspadai fenomena echo chambers, yaitu kondisi ketika seseorang terus-menerus menerima informasi yang sejalan dengan pandangan atau pilihan yang disukainya.

Dalam situasi tersebut, algoritma media sosial dapat membuat pengguna lebih sering terpapar konten dengan sudut pandang serupa, sementara informasi yang berbeda atau berlawanan justru semakin jarang muncul. Akibatnya, seseorang berisiko memiliki pemahaman yang tidak utuh terhadap suatu persoalan politik.

Karena itu, generasi muda didorong untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, serta memahami konteks sebuah pemberitaan menjadi langkah penting sebelum mengambil kesimpulan.

Melalui materi tersebut, Aan berharap para pelajar SMAN 1 Cikarang Pusat dapat tumbuh menjadi pemilih yang memiliki kesadaran politik, tidak mudah terpengaruh praktik politik uang, serta mampu bersikap kritis terhadap informasi yang beredar.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula bukan hanya tentang mengenalkan tata cara memberikan suara, tetapi juga membentuk karakter pemilih yang mandiri, rasional, dan berintegritas dalam menjaga kualitas demokrasi.