Bawaslu Kabupaten Bekasi Ajak Pelajar SMAN 1 Cikarang Pusat Jadi Penggerak Pengawasan Pemilu

CIKARANG PUSAT – Bawaslu Kabupaten Bekasi terus memperkuat pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada Pemilih Pemula yang dilaksanakan di SMAN 1 Cikarang Pusat, Kamis (12/11/2026), para pelajar didorong untuk memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam sambutan pembukaan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten Bekasi, H. Syahroji, S.Pd., M.Pd., menekankan bahwa Pemilu bukan sekadar kegiatan pencoblosan yang berlangsung pada hari pemungutan suara. Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu merupakan proses panjang yang terdiri atas 11 tahapan dan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengenai proses kepemiluan perlu dimiliki generasi muda agar mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam mengawal setiap proses demokrasi.

Syahroji secara khusus menyoroti pentingnya keterlibatan perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 1 Cikarang Pusat. Keduanya diharapkan dapat menjadi kader bangsa sekaligus menyebarluaskan nilai-nilai positif tentang Pemilu dan demokrasi kepada teman sebaya di lingkungan sekolah.

Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa pada masa mendatang. Karena itu, kesadaran demokrasi perlu dibangun sejak bangku sekolah, termasuk melalui pemahaman mengenai hak, tanggung jawab, dan peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan memiliki landasan hukum yang berbeda. Pemilu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam penyelenggaraannya, terdapat tiga lembaga yang memiliki fungsi masing-masing, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kekuatan generasi muda dalam demokrasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih dari generasi milenial dan Generasi Z mencapai 58,38 persen dari keseluruhan pemilih pada Pemilu 2024. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda mempunyai pengaruh signifikan dalam menentukan masa depan bangsa.

Di sisi lain, Syahroji mengingatkan pentingnya membangun kepedulian terhadap persoalan politik dan pemerintahan. Politik, menurutnya, tidak semata-mata berkaitan dengan partai politik atau perebutan kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara dikelola dan bagaimana kebijakan publik memengaruhi kehidupan masyarakat.

Ia turut mengingatkan para pelajar agar tidak membiarkan idealisme generasi muda tergadaikan oleh praktik-praktik yang merusak demokrasi. Politik uang, politik identitas, serta politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan sejumlah ancaman yang harus diwaspadai dalam kehidupan demokrasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi berharap para pemilih pemula dapat tumbuh menjadi generasi yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi. Keterlibatan pelajar, khususnya melalui OSIS dan MPK, diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas kesadaran pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Pengawasan Pemilu bukan hanya tanggung jawab lembaga penyelenggara, melainkan juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dari lingkungan sekolah, semangat mengawal demokrasi dapat mulai dibangun untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.