Aan Hasanah Ajak Pemilih Pemula SLB Tolak Politik Uang dan Hoaks
|
BEKASI – Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi, Aan Hasanah, S.H., M.H., mengajak pemilih pemula penyandang disabilitas untuk membangun integritas dalam menggunakan hak pilih dengan menolak praktik politik uang, tidak mudah terpengaruh hoaks, serta menghindari politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pesan tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif di SLB Negeri Kabupaten Bekasi, 18 November 2026.
Dalam penyampaian materinya, Aan menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, baik untuk memilih maupun dipilih dalam kontestasi politik, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa kesempatan berpartisipasi dalam demokrasi tidak hanya terbatas pada penggunaan hak suara. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam berbagai jabatan publik, mulai dari anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, hingga kepala daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjamin kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih maupun peserta dalam kontestasi Pemilu.
Lebih lanjut, Aan mengingatkan bahwa menjadi pemilih tidak cukup hanya dengan datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara. Setiap pemilih perlu memiliki pertimbangan yang matang sebelum menentukan pilihan, di antaranya dengan mempelajari visi dan misi serta memeriksa rekam jejak calon.
Menurutnya, pemilih perlu memperhatikan integritas calon, termasuk rekam jejak terkait korupsi, tindak pidana, maupun perbuatan tercela yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Informasi tersebut harus diperiksa melalui sumber yang dapat dipercaya agar pemilih tidak terjebak pada informasi yang keliru.
Selain itu, Aan memberikan perhatian khusus terhadap praktik politik uang atau money politics. Ia mengingatkan bahwa pemberian uang atau materi untuk memengaruhi pilihan pemilih dapat merusak kualitas demokrasi dan menghilangkan esensi kebebasan dalam menentukan pilihan.
Praktik politik uang juga berpotensi melahirkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika seseorang memperoleh jabatan melalui cara-cara yang tidak berintegritas, terdapat risiko munculnya kepentingan untuk mengembalikan modal politik daripada mengutamakan kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak para siswa untuk tidak mudah tergoda oleh pemberian uang maupun bentuk imbalan lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan politik.
Aan juga mengingatkan pentingnya sikap kritis dalam menghadapi perkembangan informasi, terutama menjelang Pemilu. Menurutnya, penyebaran berita bohong atau hoaks, politisasi SARA, serta tindakan saling menjelekkan antarkandidat dapat memicu perpecahan dan mengganggu kualitas kehidupan demokrasi.
Para pemilih, khususnya generasi muda, perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Perbedaan pilihan politik juga harus disikapi secara dewasa tanpa merendahkan atau mendiskriminasi pihak lain.
Melalui materi tersebut, Aan mendorong para siswa SLB Negeri Kabupaten Bekasi untuk menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan tidak mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi. Ia berharap para pemilih pemula mampu menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam memperluas pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan pemahaman mengenai hak politik dan integritas dalam memilih, diharapkan generasi pemilih mendatang dapat turut menjaga kualitas demokrasi.
Penulis dan Foto : Amp_id