Akbar Khadafi: Pemilu Harus Setara dan Aksesibel bagi Semua
|
BEKASI – Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, S.Pd., M.Tr., I.P., menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum harus menjamin prinsip kesetaraan dan aksesibilitas bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif di SLB Negeri Kabupaten Bekasi, 18 November 2026.
Kegiatan yang diikuti sekitar 50 siswa dan 5 –10 tenaga pendidik tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Bekasi memperluas pendidikan pengawasan partisipatif, khususnya kepada generasi pemilih pemula yang berpotensi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2029.
Dalam kesempatan tersebut, Akbar menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan demokrasi sehingga perlu mendapatkan kesempatan dan akses informasi yang setara.
Akbar menegaskan bahwa Pemilu yang inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan surat suara, kotak suara, dan bilik suara. Negara juga harus memastikan tersedianya fasilitas dan pelayanan yang memungkinkan setiap warga negara menggunakan hak pilihnya secara mandiri, aman, dan bermartabat.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta penyelenggara Pemilu.
Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur hak politik penyandang disabilitas, di antaranya hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyampaikan aspirasi politik, berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan Pemilu, memperoleh aksesibilitas sarana dan prasarana, serta mendapatkan pendidikan politik.
Akbar menjelaskan bahwa berbagai fasilitas pendukung telah disediakan dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk alat bantu bagi pemilih tunanetra dan mekanisme pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan saat memberikan suara.
Ketentuan mengenai pendampingan tersebut diatur dalam Pasal 356 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi tersebut memberikan hak kepada pemilih penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, dan pemilih yang memiliki halangan fisik lainnya untuk memperoleh bantuan dari orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pendamping juga berkewajiban menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.
Lebih lanjut, Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa lokasi tempat pemungutan suara harus mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa aksesibilitas TPS merupakan bagian penting dalam menjamin pemenuhan hak pilih masyarakat.
Meski demikian, Akbar mengakui bahwa penerapan aksesibilitas di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik tempat pemungutan suara yang belum selalu mudah dijangkau oleh seluruh pemilih, terutama penyandang disabilitas fisik dan pengguna kursi roda.
Sejalan dengan itu, Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas. Jaminan tersebut mencakup penyediaan prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan yang layak, mudah diakses, dipahami, serta digunakan oleh penyandang disabilitas.
Menurut Akbar, prinsip kesetaraan dalam Pemilu harus diwujudkan melalui pelayanan yang memperhatikan kebutuhan setiap pemilih. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti lanjut usia, yang membutuhkan fasilitas dan pelayanan sesuai kondisi masing-masing.
Akbar turut mengajak para siswa SLB Negeri Kabupaten Bekasi untuk mulai memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ia mengingatkan bahwa Pemilu bukan sekadar kegiatan memberikan suara, melainkan proses demokrasi yang berkaitan langsung dengan masa depan masyarakat, termasuk masa depan para pemilih itu sendiri.
Melalui kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi berharap para siswa dapat mengenali hak politiknya sejak dini serta memahami bahwa setiap warga negara memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam mengawal demokrasi.
Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi H. Syahroji dan Aan Hasanah, S.H., M.H., Kepala Subbagian Pengawasan Afif Alimul Hakim, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan sosialisasi turut didukung penerjemah bahasa isyarat dari dewan guru SLB Negeri Kabupaten Bekasi sebagai bentuk dukungan aksesibilitas komunikasi bagi peserta.
Bawaslu Kabupaten Bekasi terus mendorong perluasan pendidikan pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan kelompok penyandang disabilitas, guna membangun demokrasi yang inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga negara.
Pemilu bukan hanya tentang memberikan suara, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya.
Penulis dan foto : Amp_id