Bawaslu Bekasi Dorong Demokrasi Inklusif melalui Edukasi Pemilih Pemula di SLB
|
BEKASI – Bawaslu Kabupaten Bekasi melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif kepada pemilih pemula dan tenaga ahli di SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pendidikan kepemiluan sekaligus mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam mengawal demokrasi.
Sosialisasi tersebut mengangkat pentingnya pemahaman mengenai hak politik dan pengawasan Pemilu bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi berupaya membangun kesadaran bahwa partisipasi dalam demokrasi merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.
Kepala SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi atas pelaksanaan sosialisasi kepemiluan bagi siswa-siswi dan tenaga pendidik di lingkungan sekolahnya.
Dalam sambutannya, Kartini menjelaskan bahwa SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki peserta didik dengan beragam karakteristik disabilitas, di antaranya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autis, dan tunagrahita. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan komunikasi dan penyampaian informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Menurutnya, penyampaian informasi bagi peserta didik tunanetra dapat mengandalkan penjelasan secara lisan maupun tulisan Braille. Sementara itu, peserta didik tunarungu membutuhkan dukungan komunikasi visual, seperti bahasa isyarat dan tulisan. Adapun bagi peserta didik dengan autisme dan tunagrahita, materi perlu disampaikan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami.
Kartini juga mendorong para siswa untuk mulai mengenal hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, termasuk mempersiapkan diri menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029 bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia dan ketentuan lainnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya milik masyarakat tanpa disabilitas. Setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta penyelenggara Pemilu.
Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi terus mendorong perluasan pendidikan pengawasan partisipatif agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif, setara, dan memberikan ruang partisipasi bagi setiap warga negara.
Penulis dan foto : Amp_id