Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bekasi Gandeng SLB Negeri, Perkuat Pendidikan Demokrasi Inklusif

ketua bawaslu kabupaten bekasi

Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Bekasi dan SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu, 18 November 2026.

BEKASI – Bawaslu Kabupaten Bekasi memperkuat komitmen membangun pengawasan Pemilu yang inklusif melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan SLB Negeri Kabupaten Bekasi, 19 November 2026. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas.

Penandatanganan PKS tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu dan institusi pendidikan dalam meningkatkan pemahaman demokrasi di kalangan peserta didik penyandang disabilitas.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi mendorong agar pendidikan kepemiluan tidak hanya menjangkau masyarakat secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh informasi, memahami hak politik, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Kolaborasi dengan SLB Negeri Kabupaten Bekasi dinilai memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pendidikan pengawasan partisipatif. Lingkungan sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara sejak dini.

Terlebih, peserta didik penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari generasi pemilih mendatang yang perlu mendapatkan pendidikan politik dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan masing-masing. Penyampaian informasi melalui bahasa isyarat, tulisan, penjelasan lisan, maupun pendekatan pembelajaran yang sederhana menjadi bagian penting dalam mendukung aksesibilitas pendidikan kepemiluan.

Kerja sama ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 13 yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak memperoleh pendidikan politik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

Bagi Bawaslu Kabupaten Bekasi, pengawasan partisipatif bukan hanya tentang mengajak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi.

Melalui kemitraan dengan SLB Negeri Kabupaten Bekasi, diharapkan pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan secara lebih terbuka, berkelanjutan, dan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan pendekatan edukasi khusus.

Penandatanganan PKS ini sekaligus menjadi penguatan komitmen bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima informasi kepemiluan, melainkan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam mengawal demokrasi.

Penulis dan Foto : Amp_id