Bawaslu Kabupaten Bekasi Siapkan Unit Pelaksana Mediation Clinic untuk Cegah Sengketa Pemilu

BEKASI – Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bekasi mempersiapkan pembentukan Unit Pelaksana dan penyediaan fasilitasi Mediation Clinic (MC) bagi partai politik. Persiapan tersebut dibahas melalui kegiatan supervisi pembentukan Unit Pelaksana Mediation Clinic, penyusunan rencana kerja, dan teknis fasilitasi penyelesaian sengketa kepada partai politik yang dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026).

Kegiatan supervisi tersebut dilaksanakan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, M.Ikom., C.Me. Supervisi ini bertujuan memberikan arahan dan penguatan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam mempersiapkan pembentukan unit pelaksana, mulai dari perencanaan kelembagaan hingga teknis penyelenggaraan layanan Mediation Clinic.

Dalam pemaparannya, Harminus menjelaskan bahwa Mediation Clinic merupakan program layanan edukasi hukum kepemiluan dan konsultasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Program ini dirancang sebagai sarana untuk mendekatkan fungsi pelayanan hukum Bawaslu kepada masyarakat, peserta Pemilu, partai politik, calon peserta Pemilu, maupun pemangku kepentingan kepemiluan lainnya.

Unit Pelaksana Mediation Clinic nantinya menjadi sarana konsultasi dan edukasi hukum kepemiluan bagi partai politik sebagai calon peserta Pemilu maupun peserta Pemilu. Pelaksanaan layanan disesuaikan dengan kebutuhan konsultasi, isu permasalahan yang dihadapi, serta hasil koordinasi dengan pihak terkait.

Selain sebagai sarana pelayanan konsultatif dan edukatif, Unit Pelaksana Mediation Clinic juga memiliki peran dalam mendukung upaya pencegahan Bawaslu melalui identifikasi dan pemetaan potensi sengketa proses Pemilu. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya pergantian kepengurusan partai politik, persoalan domisili, rekening, proses verifikasi partai politik, serta aspek koordinasi antara Bawaslu dan partai politik.

Pemetaan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif agar berbagai potensi persoalan dapat dikenali lebih awal. Dengan demikian, partai politik memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum kepemiluan serta potensi permasalahan yang dapat muncul dalam tahapan Pemilu.

Dalam supervisi tersebut, pembahasan juga mencakup kesiapan teknis dan kelembagaan Unit Pelaksana Mediation Clinic. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyusunan rencana kerja, penyiapan surat keputusan (SK) pembentukan unit pelaksana, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dengan partai politik.

Sebagai bagian dari persiapan, Bawaslu Kabupaten Bekasi juga merencanakan peluncuran atau launching Mediation Clinic dengan mengundang partai politik. Namun, jadwal pelaksanaan peluncuran tersebut hingga saat ini belum ditetapkan. Informasi lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan akan disampaikan setelah pembahasan lebih lanjut dalam forum pleno pimpinan bawaslu kabupaten bekasi.

Dalam pelaksanaannya, layanan konsultasi melalui Mediation Clinic perlu dipahami sebagai sarana edukasi dan konsultasi hukum kepemiluan yang mendukung pencegahan sengketa. Layanan ini tidak menggantikan mekanisme formal penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik pengajuan permohonan, mediasi, adjudikasi, maupun tahapan formal lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Melalui supervisi pembentukan Unit Pelaksana Mediation Clinic ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi mempersiapkan fasilitas pelayanan hukum kepemiluan yang dapat menjadi ruang konsultasi bagi partai politik sekaligus mendukung identifikasi dan pemetaan potensi sengketa. Upaya tersebut merupakan bagian dari penguatan pencegahan sengketa proses Pemilu melalui edukasi, koordinasi, dan pelayanan konsultatif sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa formal.