Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Kapasitas Pengawasan, Bawaslu Bekasi Bahas Penataan Daerah Pemilihan

kajian rutin bawaslu

Reza Dwi Pramana, staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi, tengah memaparkan materi mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Senin (16/11/2026)

CIKARANG – Memahami penataan daerah pemilihan (dapil) menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu. Proses penataan dapil tidak hanya berkaitan dengan pembagian wilayah pemilihan, tetapi juga menyangkut kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan kajian dan diskusi rutin Senin pagi Bawaslu Kabupaten Bekasi setelah pelaksanaan apel pagi, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Reza Dwi Pramana, staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang memaparkan materi mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil).

Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Saiful Bahri, serta pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Aan Hasanah dan H. Syahroji, bersama para kepala subbagian dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Dalam pemaparannya, Reza menjelaskan bahwa penataan daerah pemilihan merupakan proses yang memiliki dasar hukum dan mekanisme tersendiri. Pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018, serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kecamatan, gabungan kecamatan, atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai satu kesatuan wilayah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi.

Dalam konteks pengawasan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya Data Agregat Kependudukan (DAK) termutakhir berbasis kecamatan, ketentuan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, peta wilayah administrasi pemerintahan, serta pemenuhan prinsip-prinsip penataan dapil.

Reza juga menjelaskan bahwa DAK berbasis kecamatan memiliki peran penting dalam menentukan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota dan menghitung Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yang digunakan untuk menentukan alokasi kursi setiap dapil.

Selain itu, ketentuan alokasi kursi setiap dapil juga menjadi perhatian. Berdasarkan Pasal 9 PKPU Nomor 6 Tahun 2022, setiap dapil anggota DPRD kabupaten/kota memiliki alokasi paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 12 kursi.

Dalam materi tersebut juga dijelaskan bahwa Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa masuk dalam kategori alokasi 55 kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan tabel alokasi kursi yang merujuk pada Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2022.

kegiatan kajian

Lebih lanjut, pembahasan menitikberatkan pada tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022. Ketujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Ketujuh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan penataan dapil memperhatikan keseimbangan nilai suara, keterwakilan, keutuhan wilayah, kondisi geografis, sosial budaya, hingga kesinambungan daerah pemilihan dari Pemilu sebelumnya.

Melalui kegiatan kajian dan diskusi rutin ini, Bawaslu Kabupaten Bekasi terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kapasitas jajaran sekretariat dalam memahami berbagai aspek teknis kepemiluan. Pemahaman terhadap regulasi dan prinsip penataan dapil menjadi bekal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara profesional dan berintegritas.

Kegiatan berbagi pengetahuan yang dilaksanakan secara rutin setiap Senin pagi tersebut juga menjadi ruang pembelajaran bersama bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk memperkuat pemahaman terhadap isu-isu strategis kepemiluan, termasuk dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Penulis dan Foto : Amp_id