Lompat ke isi utama

Berita

Syaiful Bachri: Pengawas Pemilu Harus Pahami Dinamika Penataan Dapil

kajian rutin

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Syaiful Bachri, dalam sesi diskusi kajian rutin Senin pagi Bawaslu Kabupaten Bekasi, Senin (16/11/2026).

CIKARANG – Pengawasan penataan daerah pemilihan (dapil) membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, tidak hanya terhadap regulasi, tetapi juga karakteristik wilayah dan konsekuensi teknis dari perubahan sistem Pemilu. Kemampuan tersebut menjadi penting agar jajaran pengawas dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tepat dan memahami setiap tahapan penataan dapil.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Syaiful Bachri, dalam sesi diskusi kajian rutin Senin pagi Bawaslu Kabupaten Bekasi, Senin (16/11/2026).

Dalam tanggapannya terhadap materi penataan daerah pemilihan yang disampaikan Reza Dwi Pramana, Syaiful menekankan bahwa penataan dapil tidak selalu dilakukan pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Proses tersebut memiliki tahapan dan jadwal tersendiri yang harus menjadi perhatian pengawas.

Ia mencontohkan pengalaman Kabupaten Bekasi yang mengalami perubahan alokasi kursi DPRD dari 50 menjadi 55 kursi. Penambahan tersebut menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penataan dapil, selain adanya instruksi khusus terkait penataan wilayah pemilihan.

Menurutnya, pengawas perlu memahami konsekuensi dari perubahan alokasi kursi terhadap pembentukan dan penyesuaian dapil. Dalam proses tersebut terdapat kondisi penambahan kursi, jumlah kursi yang tetap, maupun pengurangan kursi dalam alokasi daerah pemilihan yang ada.

Syaiful juga menyoroti karakteristik geografis Kabupaten Bekasi yang perlu dipahami dalam proses pengawasan. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah daratan yang tidak dipisahkan oleh perairan, serta dalam gambaran penataan dapil yang dibahas tidak terdapat kecamatan yang dipecah ke dalam dua daerah pemilihan berbeda.

Karakteristik wilayah tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena penataan dapil tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk dan alokasi kursi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis serta keterpaduan wilayah.

Selain persoalan wilayah, Syaiful turut memberikan perhatian terhadap mekanisme penghitungan suara dan konsekuensi sisa suara dalam sistem Pemilu. Ia menjelaskan bahwa sisa suara yang tidak terkonversi menjadi kursi pada suatu dapil tidak dapat digabungkan dengan sisa suara dari dapil lain pada tingkat provinsi maupun nasional sebagaimana mekanisme yang dikenal dalam sistem sebelumnya.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme penghitungan suara menjadi bagian penting bagi pengawas Pemilu. Pengetahuan tersebut diperlukan agar jajaran pengawas mampu memahami proses konversi suara menjadi kursi serta berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengawasan penataan dapil perlu mempertimbangkan berbagai pendekatan, mulai dari aspek budaya, kondisi geografis, hingga komposisi jumlah penduduk. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam membentuk daerah pemilihan yang sesuai dengan ketentuan dan karakteristik wilayah.

Melalui diskusi tersebut, Syaiful mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk terus memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan dinamika teknis kepemiluan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan pemahaman normatif terhadap aturan, tetapi juga didukung kemampuan menganalisis kondisi dan persoalan yang berkembang di lapangan.

Kegiatan kajian rutin Senin pagi menjadi ruang berbagi pengetahuan dan penguatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam memahami berbagai isu strategis kepemiluan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional dan berintegritas.

Penulis dan Foto : Amp_id